HUT TNI Ke-72 , Ada Agenda Reformasi Yang Harus Diselesaikan

0
246
HUT TNI Ke-72
HUT TNI Ke-72 - oleh Direktur Imparsial Al Araf.(Photo sumber: Kompas.com)
GALERIINFO.COMHUT TNI Ke-72 yang akan di rayakan oleh seluruh prajurit TNI dan juga lapisan masyarakat Indonesia hari ini 5 Oktober 2017, ternyata masih meninggalkan beberapa agenda penting yang harus segera di selesaikan dalam waktu dekat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Direktur Imparsial Al Araf di Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Al Araf mengatakan sejauh ini sudah ada capaian positif reformasi di tubuh TNI, namun dirinya menggaris bawahi beberapa catatan penting agenda reformasi TNI yang perlu segera diselesaikan, diantaranya TNI harus segera melakukan reformasi peradilan militer. Al Araf menuturkan Reformasi peradilan militer melalui revisi UU Nomor 31/1997 tentang peradilan militer perlu segera dilakukan mengingat hal tersebut sesungguhnya merupakan mandat TAP MPR No. VII/2000.

Menurut Al Araf Selama ini anggota militer yang melakukan tindak pidana umum masih diadili di peradilan militer, Dia menilai dalam praktiknya dilapangan, tak jarang peradilan militer menjadi sarana impunitas bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana.

Al Araf menambahkan, TNI juga harus segera melakukan restrukturisasi komando teritorial. Al Araf mengatakan pada awal masa reformasi, tuntutan tersebut merupakan satu kesatuan dengan tuntutan penghapusan peran sosial politik TNI yang dikenal sebagai Dwifungsi ABRI. Al Araf menyayangkan, meski peran politik TNI sudah dihapuskan, namun struktur komando teritorial tidak juga direstrukturisasi hingga kini.

Yang selanjutnya adalah perlu adanya koreksi dan evaluasi yang dilakukan otoritas sipil baik itu dilakukan oleh pemerintah ataupun parlemen terhadap MoU yang dibuat untuk melandasi kerja sama TNI dengan berbagai instansi/ lembaga. Diketahui sekurang-kurangnya ada 31 MoU TNI dengan berbagai instansi/ lembaga yang dibuat, dengan dalih melakukan operasi militer selain perang (OMSP).

Baca Juga:  Inilah Tokoh-tokoh Yang Direncanakan Akan Hadir Dalam Aksi 299 Siang Ini

Kemudian yang terkhir Al Araf mengatakan adanya RUU Rahasia Negara dan RUU Kamnas dinilai sangat menghambat reformasi ditubuh TNI, dia menambahkan secara kepentingan, RUU Rahasia negara tidaklah diperukan karena pengaturan tentang rahasia negara sudah secara gamlang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 khususnya Pasal 17 mengenai informasi yang dikecualikan.

Seperti diketahui kedua RUU dimaksud pernah menjadi polemik dan telah ditolak oleh masyarakat pada periode pemerintahan yang lalu karena dinilai akan mengancam kehidupan demokrasi dan pemajuan HAM.[rpb/Ad/GInf]

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here